MASYARAKAT EKONOMI ASEAN





Bandar Seri Begawan (ANTARA News) - Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengatakan Indonesia siap menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 2015. "Pencapaian score card (sistem penilaian) untuk seluruh komunitas ASEAN rata-rata 79 persen lebih. Kita di atas 80 persen," kata Gita saat memberikan keterangan pers di sela pertemuan Menteri-menteri Ekonomi ASEAN (AEMM) ke-45 di Bandar Seri Begawan, Senin. 

Implementasi cetak biru MEA ditargetkan bisa menghilangkan hambatan perdagangan barang dan jasa serta aliran investasi antarnegara ASEAN. Sistem pengukuran digunakan untuk menakar persiapan setiap negara anggota ASEAN untuk mewujudkan MEA. Menurut Direktur Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Iman Pambagyo, pencapaian score card pelaksanaan persiapan MEA Indonesia sudah 82 persen. 

Namun Gita menggarisbawahi bahwa dalam hal ini selain persiapan, sosialisasi implementasi cetak biru MEA bagi masyarakat Indonesia juga perlu ditingkatkan. Ia mengatakan, sampai sekarang masih ada kalangan masyarakat yang belum mengerti dan paham tentang MEA dan dampaknya.  "Namun kita ambil positifnya. Kita harus benar-benar menguatkan daya saing kita dengan negara lain," katanya.
Gita mengingatkan, saat ini negara anggota ASEAN lain juga sudah mempersiapkan diri, termasuk memahami karakter pasar Indonesia dan bahasa Indonesia. "Mereka ingin bisa memanfaatkan kesempatan dan dapat menjual barangnya di Indonesia," katanya. 

Gita mengatakan bahwa Indonesia adalah pasar besar yang dilirik seluruh anggota ASEAN.  Namun Indonesia juga mempunyai banyak kekuatan. Sebagai contoh, katanya, menurut laporan Sekretariat ASEAN, sekitar 40 persen investasi intra-ASEAN masuk ke Indonesia. 
Investasi tersebut, katanya, bisa meningkatkan kapasitas produksi yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing Indonesia.  Gita juga menekankan pentingnya perdagangan antarnegara ASEAN, terutama saat ekonomi global kurang baik seperti sekarang.

ASEAN beranggota 10 negara. Populasi ASEAN pada 2012 mencapai 617,68 juta jiwa dengan pendapatan domestik bruto 2,1 triliun dolar AS, potensi besar yang bisa digarap oleh investor.
Namun, Bayu mengakui masih ada permasalahan di sektor jasa. "Banyak yang perlu dipersiapkan," katanya. Permasalahan dalam sektor jasa antara lain standarisasi, angkutan, jasa profesi, angkutan, dan logistik. Sementara jasa pembiayaan sudah tidak ada masalah.

Dalam masalah jasa ini, kata Bayu, memang ada dinamika karena ada perbedaan di antara negara anggota ASEAN. "Ini tantangan bagi ASEAN. Kita berusaha keras selaikan perbedaan," katanya.
Oleh sebab itu, katanya, pelaksanaan MEA tidak akan mundur. kata Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi disela mengikuti Pertemuan Menteri-menteri Ekonomi ASEAN (AEMM) ke-45 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, Rabu.

Dari topik diatas, saya dapat menyimpulkan bahwa Masyarakat ekonomi Asean (MEA) 2015 dapat berdampak postif bagi Indonesia. 
Karena dapat meningkatkan daya saing sesama Negara ASEAN dan membuat masyarakt Indonesia lebih kreatif dan inovatif lagi untuk meingkatkan ide memajukan bisnis di Negara ASEAN. Dan ini bisa menjadi kesempatan untuk memperkenalkan prosuk Indonesia di mata dunia.

Tetapi Indonesia, harus menyiapkan diri untuk menyambut MEA 2015 nanti, agar kita bisa siap dan tidak kalah saing dengan masyarakat ASEAN lainnya, dan permasalahan tersebut anatar lain: Permasalahan dalam sektor jasa antara lain standarisasi, angkutan, jasa profesi, angkutan, dan logistik. Sementara jasa pembiayaan sudah tidak ada masalah.
Dan juga perbedaan antar kultur, budaya dan juga kebiasaan antar Negara ASEAN harus di sesuaikan agar kita bisa beradaptasi dan dapat menyelesaikan tantangan tersebut.


  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

DAMPAK EKONOMI PENYELENGGARAAN MISS WORLD







Pro dan Kontra adalah hal yang biasa dalam suatu keputusan. Begitu juga dalam penyelengaraan Miss World 28 september 2013 kemarin di Bali. Berikut adalah Pro dan Kontra dalam penyelengaraanya :


Dukungan untuk penyelenggaran miss world di Indonesia(Pro)
Pemerintah mengklaim ada dampak positif dengan menjadi tuan rumah Miss World 2013. Penyelenggaraan Miss World sekaligus mempromosikan budaya dan obyek wisata Indonesia ke dunia internasional.

Menurut Sapta sebagai  Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,  setiap peserta kontes Miss World nantinya akan lebih mengenal Indonesia. Bukan hanya itu, para peserta pun diharapkan dapat membawa cerita keindahan alam dan budaya Indonesia ke negaranya. Dengan demikian, menurut Sapta, Indonesia semakin dikenal luas di dunia Internasional.
"Kekayaan alam, dan budaya kita diperkenalkan. Tari Bali, Bali, Borobudur, itu positif dari sisi budaya. Demikian juga dengan cara-cara komunikasi di Indonesia," ucap Sapta.

Selama mengikuti kontes Miss World, katanya, para peserta dari 130 negara berbeda tersebut akan diajak mengunjungi obyek-obyek wisata di Indonesia. Hal itu ditujukan untuk mempromosikan wisata Tanah Air. Kehadiran jurnalis mancanegara, kata dia, dapat mewartawan wisata Indonesia ke negara mereka masing-masing. Dengan begitu, diharapkan dapat memunculkan rasa penasaran orang lain untuk mengunjungi Indonesia dan menyaksikan kekayaan alam dan budayanya secara langsung.


Tidak mendukung diadakannya miss world di Indonesia (kontra)

”Dampak ekonomi miss world diesbutkan untuk mempromosikan pariwisata Indonesia ke seluruh dunia, terkesan mengada-ada. Benar,  nama Indonesia akan disebut-sebut dalam pemberitaan dunia, dan 28 september nanti akan banyak mata tertuju ke Indonesia. Namun, tak ada jaminan bahwa dengan ‘iklan gratis’ ini serta-merta membuat masyarakat dunia ingin berbondong-bondong datang melancong ke Indonesia dan menghabiskan uang mereka di Indonesia.” Ucap Siti Nafidah, Ketua MHTI Jawa Barat 

Indonesia memanglah negara berkembang yang masih memiliki segudang permasalahan dalam negeri salah satunya adalah masalah ekonomi. Sekalipun ajang miss world di Indonesia mampu mendobrak dunia pariwisata tapi tetap saja tidak akan mampu merentaskan permasalahan kemiskinan di negeri ini.
Tentu saja lagi-lagi hanya mengisi kantung para kapitalis saja, baik panitia dan para sponsor. Sangat jauh sekali jika dikatakan miss world mampu merentas permasalahan ekonomi Indonesia, sekalipun pemasukan negeri ini meningkat akibat ajang miss world. Pasalnya keuntungan hanya masuk pada kantung-kantung (baca: devisa) pemerintah pusat ataupun daerah, sama sekali bukan untuk rakyat. Pasalnya keuntungan hanya masuk pada khas negara dan itu pun tidak sebanding dengan masalah kemiskinan yang ada di Indonesia. Belum lagi dampak jangka panjang yang akan dialami setelah terselenggaranya ajang ini berupa kemerosotan moral dan sifat hedonistik yang mejangkiti kaum remaja.

Maka tidaklah berlebihan jika saya mengatakan, “Miss World, sebenarnya untuk kepentingan siapa?” pada faktanya rakyat muslim di Indonesia melalui ormas-ormas Islam sudah jelas-jelas menolak mentah-mentah dan mengatakan bahwa ajang ini sebagai bentuk liberalisasi negeri kaum muslimin. Menko Kesra Agung laksono pada sabtu lalu memutuskan miss world hanya di selenggarakan di Bali. Tentu saja hal ini mengejutkan pihak panitia maupun MNC, bahkan Hary Tanoe terus bernegosiasi dengan pemerintah agar miss world tetap dilaksanakan di Sentul, Bogor Jawa barat (lihat arrahmah: 09/09/2013). Pembatalan miss world di Sentul Bogor tentu saja akan menyebatkan kerugian dari pihak panitia. Sikap Hary Tanoe inilah jelas-jelas menampakkan bahwa ajang miss world memang syarat dengan berbagai kepentingan para kapitalis.

Dan menurut saya pribadi (penulis), penyelenggaran miss world tidak terlalu berdampak pada perekonomian Indonesia. Karena perekonomian tidak bisa dibangun hanya dengan mempromosikan pariwisata saja. Tapi bagaimana menghilangkan kemiskinan di Indonesia, membuka lapangan pekerjaan baru, melakukan infrastruktur yang lebih baik lagi. Semoga, dengan penyelengaraan Miss World kemarin, dapat mempererat hubungan Indonesia dengan Negara lainnya.




  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

KELEBIHAN DAN KEKURANGAN DARI KEBIJAKAN MOBIL MURAH



Saat pertama kali saya mendengar akan dikeluarkan kebijakan “mobil murah” saya hanya bisa heran apa maksud pemerintah mengeluarkan kebijakan seperti ini
Mengapa kebijakan semacam ini, bisa diterbitkan. Sementara masih banyak kebijakan yang bisa dibuat dan lebih menyejahterahkan rakyat. Seperti : Kebijakan pangan murah, Kebijakan sekolah murah, kebijakan rumah sakit murah dan lain sebagainya.
Yang bisa saya simpulkan dari tujuan pemerintah mengadakan kebijakan tersebut adalah :


Kelebihan :
·        -  Dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat
·        -   Meningkatkan daya beli masyarakat
·        -  Menciptakan kendaraan “go green” yang ramah lingkungan
·      -  Dapat mengurangi kecelakaan, karena angka kecelakaan tertinggi disebabkan oleh sepeda motor
·        -  Mobil ini dapat dijangkau oleh masyarakat menegah kebawah
·  - Mobil murah dikhususkan untuk masyarakat di daerah perdalaman, untuk mempermudah transportasi mereka


Kekurangan :
·         -  Memperparah Kemacetan
·         -  Insfrastruktur yang belum memadai
·         -  Membuat pola masyarakat yang konsumtif
·         -  Masyarakat menjadi tidak inovatif dan kreatif
·   - Polusi di udara akan kian meningkat, walaupun mobil ini disebut ‘’ramah lingkungan”
·         -  Mematikan cita-cita anak bangsa, karena telah menggunagkan produk asing
·         -  Menguntungkan perusahaan asing

·        -  Pasar bebas ASEAN. Karena masyarakat asing akan dengan mudah masuk ke industry otomotif Indonesia


Menurut saya, Bila maksud pemerintah meningkatkan daya beli masyarakat, tetapi kenyataanya masyarakat menjadi konsumtif. Dengan begitu pola pikir masyarakat menjadi tidak inovatif dan kreatif. Karena masyarakat hanya bisa mengandalkan teknologi dari luar negeri (asing)  dan tidak berkeinginan membuat produk dalam negeri. Masyarakat juga jadi tidak mempercayai dan mencintai produk dalam negeri karena sudah terpaku dengan produk luar negeri.

Dan bila maksud pemerintah mengeluarkan kebijakan ini, untuk mempermudah warga perdalaman dalam mengakses transportasi mereka ini juga kurang diterapkan. Karena masih banyak, warga pedalaman yang belum merasakan dampaknya. Bahkan, tidak sedikit oknum yang memanfaatkan kebijakan ini untuk kepentingan sendiri.

Pro dan kontra dalam suatu kebijakan memang biasa, tetapi dalam hal ini saya kontra. Karena menurut saya, lebih banyak kerugian dibanding manfaat yang didapatkan. Semoga pemerintah bisa dengan bijak mengeluarkan keputusan ini. Agar tujuan pemerintah menyejahterahkan rakyat lebih terarah dan masyarakat lebih merasakan manfaatnya.



  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS
TANGGUNG JAWAB DIREKSI TERHADAP PERSEROAN PAILIT AKIBAT KELALAIAN DAN KESALAHANNYA
Endryl, Dr. Kurniawarman, SH, MHum dan Tasman, SH, MH
Jurusan Hukum Perdata, Program Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana UNAND
Email: endryl_17@yahoo.co.id

Dari 8 poin yang ibu ajukan untuk jurnal “kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran piutang” dijurnal ini saya menemukan 5 poin. berikut 5 poin itu dan penjelasannya:

A . Pengertian Pailit
UUPT Pasal 97 mengatur bahwa kepengurusan mana yang dipercayakan kepada Direksi harus dilaksanakan dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab, maka Direksi mana terbukti salah atau lalai dalam menjalankan kepengurusannya (beriktikad tidak baik) mengakibatkan perseroan rugi, pemegang saham Perseroan sesuai ketentuan yang ada berhak menggugat direksi bersangkutan untuk dimintai pertanggung jawaban secara penuh, sampai dengan harta pribadinya. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab atas kelalaian dan kesalahannya yang mengakibatkan Perseroan rugi, dalam hal ini pailit.

B . Pihak-pihak yang dapat mengajukan kepailitan
-      Kreditur perseroan (pemegang saham perseroan) selaku pemohon pailit
-      Debitur Perseroan (anggota direksi perseroan) selaku Termohon Pailit.

C . Keputusan Pailit dan akibat hukumnya
Direksi dalam menjalankan kedudukannya selaku pengurus perseroan, tidak dikatakan salah atau lalai sepanjang dia menjalankan pengurusannya dengan iktikad baik dan tanggung jawab serta untuk tujuan dan kepentingan perseroan.
Dan bila direksi dinyatakan bersalah maka Pertanggungjawaban Direksi terhadap adanya kepailitan Perseroan dapat juga kita lihat di dalam ketentuan perdata Pasal 104 Ayat (2) dan (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas:

Ayat (2) “Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.”

Ayat (4) “Anggota Direksi tidak bertanggung jawab atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan:
a. Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalainnya;
b. Telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan

D. pihak yang terkait dalam pengurusan harta pailit
-          Kreditor perseroan ( pemegang saham perseroan)
-          Debitor perseroan ( anggota direksi perseroan )
-          Perseroan
Dengan demikian, apabila anggota Direksi lalai atau melanggar kewajibannya mengurus perseroan secara itikad
baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan lingkup aspek-aspek iktikad baik dan pertanggungjawaban pengurusan yang disebut di atas, maka setiap anggota Direksi sama-sama ikut memikul tanggung jawab secara tanggung renteng terhadap kerugian yang dialami perseroan.

E. Penundaan kewajiban pembayaran hutang
Dalam hal pailit, tanggung jawab sampai harta pribadi secara tanggung renteng ketika menutup kerugian yang tidak terbayar melalui harta budel pailit perseroan. Dengan tidak cukupnya harta budel pailit untuk menutup kerugian, ada kepentingan kreditor perseroan yang piutangnya tidak terbayar.

Hasil analisa :
Menurut saya apabila pihak direksi terbukti bersalah dengan kesalahan atau kelalaian yang dilakukannya, dia berhak menerima hukuman perdata atau pidana yang telah ditetapkan sebelumnya dalam undang-undang Perseroan Terbatas.
Bila direksi tidak bersalah maka beban kerugian atau kepailitan ditanggung secara bersama dengan para kreditur,debitur dan pihak Perseroan Terbatas sendiri. Karena kerugian atau kepailitan sudah menjadi resiko bersama dalam membangun sebuah Perseroan Terbatas.

Mengenai hal ini perlu kiranya ditegaskan dalam Undang-Undang mengenai perbuatan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada direksi apabila terjadi kepailitan perseroan terbatas. Dengan demikian nantinya dapat secara jelas ditentukan mana yang menjadi tanggung jawab perseroan tebatas dan mana yang menjadi tanggung jawab direksi perseroan.



Nama  : Senda Rusgiana
NPM    : 26211667
Kelas  : 2EB10
  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS
Copyright 2014 Senda's Blog
Allah Be With Me designed by Senda Rusgiana
Powered by PsP
Free Website templateswww.seodesign.usFree Flash TemplatesRiad In FezFree joomla templatesAgence Web MarocMusic Videos OnlineFree Wordpress Themeswww.freethemes4all.comFree Blog TemplatesLast NewsFree CMS TemplatesFree CSS TemplatesSoccer Videos OnlineFree Wordpress ThemesFree CSS Templates Dreamweaver